Awal Desember 2020, segenap warga Kabupaten Cianjur akan menghelat acara besar yang diadakan lima tahun sekali. Ya, masyarakat Cianjur akan mengetahui who will be the next leader of Cianjur. Acara besar tersebut tidak terasa akan dilaksanakan bulan ke depan, namun sejak beberapa bulan sebelumnya, sudah banyak baligo, spanduk, maupun poster yang dilengkapi foto para calon bupati yang memenuhi setiap sudut pusat kota bahkan pedesaan.

Penulis tidak akan melakukan justifikasi dengan mengungkapkan kelebihan maupun kekurangan setiap calon, karena penulis percaya warga Cianjur yang lain jauh lebih pintar dalam menentukan siapakah yang akan menjadi pemimpin kita nantinya. Siapa pun pemenangnya, yang diharapkan warga Cianjur adalah mendapat kenyamanan, ketentraman, dan keamanan yang terjamin.

“Naha geuning kieu pamingpin urang teh?” (Mengapa seperti ini pemimpin kita?)

“Kunaon Cianjur teh jadi kieu?” (Mengapa Cianjur jadi seperti ini?)

“Mana janji basa kampanye kamari?” (Mana janji sewaktu kampanye?)

Bukan rahasia umum lagi, rakyat sering kali tertipu para “pemimpin bertopeng” yang dianggapnya dapat menyejahterakan dan bahkan banyak yang sangat didamba-damba ternyata hanya bisa menyengsarakan kehidupan rakyat dan dijadikan kacung penguasa.

Menilik dari fakta lapangan yang sedang terjadi, sudah saatnya mencari pemimpin yang mampu memberi pengaruh (positif atau negatif) pada kondisi gatra-gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan yang pada akhirnya berpengaruh pada kondisi ketahanan nasional dan ketahanan daerah. Selaku umat bernabikan Muhammad Saw. sudah sepatutnya kita pun mencari pemimpin yang berkepribadian Al-Quran dan mencerminkan akhlak Nabi. Cerminan tersebut terdapat pada pola kepemimpinan Rasulullah SAW.

Rasulullah diutus oleh Allah mempunyai satu risalah yang sempurna. Risalah inipun hendaklah ditunaikan dengan sempurna, dan menjadi bekal hidup manusia. Islam sebagai rahmatan lil’alamin memang datang untuk membawa rahmat bagi seluruh alam tanpa terkecuali. Sebagai seorang pemimpin umat Islam, Rasulullah memiliki pola kepemimpinan yang dapat diterima oleh seluruh masyarakat yang multi etnis, multi ras dan multi agama.

Pada periode pemimpinannya di Madinah Rasulullah berhadapan dengan masyarakat yang  heterogen. Sebagaimana diketahui bahwa  fiqh siyasah syar’iyyah telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial-budaya yang diridai Allah SWT. Fakta  itu semakin nampak setelah Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah.

Peristiwa-peristiwa sejarah yang terjadi setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, dan hal ini merupakan artikulasi pelaksanaan politik Islam. Di Madinah terbentuk satu komunitas muslim, yang terdiri dari golongan muhajirin dan anshar. Sebagai satu komunitas dalam masyarakat yang majemuk, kaum muslimin diharuskan berinteraksi dengan komunitaskomunitas lain, yang terdiri dari; orang-orang nasrani, Yahudi, muslim dan kafir Madinah. Dalam kedudukannya sebagai kepala negara, kebijakan Rasulullah SAW. Merupakan pelaksanaan politik Islam (Djazuli: 2017).

Kepemimpinan Rasulullah, selaku seorang pemimpin dimulai dari bawah sampai atas dan segala penjuru dari berbagai budaya menjadi satu masyarakat / umamatan wahidah yang beriman dan bertakwa. Sebagai sebuah kekuatan, ini nampak pada perang badar di mana kaum Muslimin mampu mengalahkan pasukan Quraisy Jahili, sehingga memperoleh kemenangan, bukan karena suatu mukjizat nabi. Namun lebih banyak karena  kepemimpinan Rasulullah yang berhasil menanamkan keimanan, ketakwaan, kesetiaan, dan semangat juang untuk membela kebenaran dan mempertahankan hak selain memperoleh bantuan Allah SWT (As-Shiddiqy: 1996).

Ada beberapa kunci hal sebagai penyebab keberhasilan dakwah Rasulullah (As-Shiddiqy: 1996), yaitu:

1.     Akhlak Rasulullah yang terpuji dan tanpa cela.

2.     Karakter Rasulullah yang tahan uji, tangguh, ulet, sederhanan dan bersemangat baja.

3.     Sistem dakwahnya yang menggunakan metode imbauan dengan penuh hikmah dan kebijaksanaan. Rasulullah  dalam menyeru manusia agar beriman, berbuat yang baik dan mencegah kemunkaran sedikitpun tidak ada unsur paksaan.

4.    Tujuan perjuangan nabi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran serta menghancurkan yang batil, tanpa pamrih kepada harta, kekuasaan dan kemilau dunia.

5.     Prinsip persamaan. Rasulullah bergaul dengan semua orang, tutur katanya lembut dan menyenangkan dalam bergaul.

6.     Prinsip kebersamaan. Rasulullah selalu ikut dalam kegiatan bersama dengan umatnya, untuk memberikan teladan/contoh.

7.     Mendahulukan kepentingan dan keselamatan umatnya.

8.     Memberikan kebebasan berkreasi dan berpendapat. Rasulullah bukanlah tipe pemimpin  otoriter. Selain wewenang kerasulan yang hanya diperuntukkan bagi dirinya oleh Allah SWT maka wewenangnya selaku pemimpin didelegasikan kepada orang lain.

9.     Tipe kepemimpinan karismatik dan demokratis. Kepatuhan umat kepadanya karena selalu menunjukkan satunya kata dan perbuatan.

Sifat kepemimpinan demokratis dari Rasulullah SAW diperlihatkan pula oleh ketekunan beliau mendidik para sahabat untuk dipersiapkan sebagai calon-calon penggantinya selaku pemimpin umat dalam urusan dunianya dan membiarkan mereka mengembangakan diri tanpa khawatir tersaingi. Sifat kepemimpinan demokratis ini, beliau tidak mewasiatkan salah seorang diantara sahabatnya untuk menjadi “putra mahkota”. Siapa yang akan menjadi pengganti beliau memimpin umat dna negara yang beliau bangun setalah beliau tiada diserahkan sepenuhnya kepada kehendak umat sendiri.

Sifat demokratis kepemimpinan Rasulullah ditunjukkan pula oleh sikap beliau yang terbuka terhadap kritik dan mendengar pendapat dan saran orang lain. Sikap keterbukaan Rasulullah terhadap kritik dapat dibuktikan pada peristiwa; “pernah sahabat mengkritik tentang pembagian harta  ghanimah dari salah satu peperangan yang terjadi”. Rasulullah menerima kritik tersebut dengan dada lapang, meskipun itu tidak benar”. Sikap mau menerima kritik dan saran dari orang lain ditunjukkan dengan hadits “terimalah nasehat walaupun datangnya dari seorang budak hitam”.

Fakta lain tentang pelaksanaan siyasah Islam (politik Islam) adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah SAW berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin. Yaitu antara sahabat muhajirin dan anshar. Kebijakan itu merupakan perwujudan dalil  kulliy, yaitu  alukhuwah al-islamiyah. Serta perjanjian ekstern antara muslim dan non muslim. Meskipun kekuasaan dipegang kaum muslimin, dalam hal ini Rasulullah sebagai pemimpin, perjanjian yang dibuat tidak mengganggu keyakinan non muslim. Mereka masih diberi kekebasan memeluk agamanya dan beribadah sesuai keyakinan mereka. Hal ini tercipta karena Rasulullah mendasarkan kebijakan atas prinsip  al-ukhuwah al-islamiyah yang diwujudkan dalam piagam madinah.

Contoh lain dari pelaksanaan siyasah pada masa Rasulullah adalah perjanjian hudaibiyah yang terjadi pada tahun 628 M antara Rasulullah dengan kaum Quraisy yang diwakili Suhayl Ibnu ‘Amr sebagai utusan, Dalam perjanjian ini, beliau tidak memaksakan kehendaknya tetapi menanggapi tuntutan Suhayl Ibnu ‘Amr, sekalipun menyinggung keimanan kaum muslimin.

Inti dari perjanjian tersebut adalah gencatan senjata, kebebasan memilih agama dan beribadah sesuai keyakinan. Disamping itu, ditinjau dari aspek siyasah/ politik Islam mengisyaratkan beberapa hal; 1) keharusan menempuh jalan damai, meskipun dengan cara itu pencapaian tujuan secara logika agak terlambat, 2) keaharusan mempunyai kemampuan membaca situasi dan kondisi, kapan harus memberi dan harus menerima, serta 3) keharusan memiliki kemampuan menentukan waktu yang tepat agar tujuan bisa dicapai, hal ini sesi dengan kaidah, “Barangsiapa mempercepat sesuatu sebelum waktunya, akan mendapat sanksi yang berupa kegagalan.”

Berdasarkan pola kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah SAW, sudah seharusnya kita bisa mengklasifikasikan para calon pemimpin sekarang. Begitu pun dengan para calon pemimpin sekarang, sudah semestinya menjadikan Rasulullah sebagai role model dalam berkepemimpinan kelak.

Referensi:

Mubasyaroh. (2018). Pola Kepemimpinan Rasulullah SAW: Cerminan Sistem Politik

                        Islam. POLITEA, 95-105